0 Berita Terbaru : Ujian UKG Guru SMK dan SD Diundur Oktober 2012

Kali ini Kisah Dunia akan membagikan info tentang Ujian UKG Guru SMK dan SD Diundur Oktober 2012. Seperti yang kita ketahui bahwa ujian UKG Guru SMK dan SD Diundur Oktober 2012, hal ini menjadikan bentuk kekecewaan terhadap para guru yang telah bersusah payah untuk belajar dan berlatih komputer serta internet untuk menghadapi Ujian UKG 2012.


Perubahan jadwal tersebut terjadi setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung mendapatkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa hari lalu.

“Berdasarkan surat dari Kemendikbud nomor: 21262/J.1/LL/2012 tgl 25 Juli 2012 perihal jadwal UKG SMK dan surat nomor: 21301/J.1/LL/2012 tgl 26/7/ 2012. Bahwa UKG khusus guru SMK diundur menjadi Senin-Sabtu (1-6/10/2012),” kata Kasubag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan Disdik Kota Bandung Harta Kurniawan saat dihubungi INILAH.COM, Minggu (29/7/2012).

Harta mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara jelas alasan diundurnya ujian tersebut. “Saya tidak tahu kenapa diundur, yang jelas pesan dari surat ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala SMK di Bandung untuk mengumumkannya kepada guru yang akan mengikuti ujian,” jelasnya.

Menurutnya, pengunduran UKG kemungkinan dikarenakan berimpitan dengan libur Hari Raya Idul Fitri dan demi efektivitas pengendalian UKG secara nasional. Penundaan itu didasarkan

pada surat dari Kemendikbud Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tertanggal 23 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kadisdik se-Indonesia dan Kepala LPMP se-Indonesia.


source : inilah.com





Referensi lain :






Berita untuk ukg oktober 2012
UKG Jateng Dilaksanakan Tiga Tahap
Suara Merdeka CyberNews
Sementara itu, sebanyak 4.444 guru di Kota Semarang akan mengikuti UKG mulai tanggal 10 hingga 18 Oktober 2012. Jumlah ini terdiri atas ...

UKG "Online" Gelombang II Dimulai - KOMPAS.com
edukasi.kompas.com/read/2012/.../UKG.Online.Gelombang.II.Dimul...
Uji Kompetensi Guru. UKG "Online" Gelombang II Dimulai. Penulis : Ester Lince Napitupulu | Selasa, 2 Oktober 2012 | 08:05 WIB. Dibaca: Komentar: |. Share: ...

UKG Oktober 2012 « sisanom
sisanom.wordpress.com/tag/ukg-oktober-2012/
Posts about UKG Oktober 2012 written by siswanta.

Jadwal UKG oktober 2012 « sisanom
sanom.wordpress.com/tag/jadwal-ukg-oktober-2012/
4 hari yang lalu – Posts about Jadwal UKG oktober 2012 written by siswanta.

Bulan Oktober 2012 Kepala Sekolah Dan Pengawas di UKG-kan ...
nq99.wordpress.com/2012/.../bulan-oktober-2012-kepala-sekolah-da...
Kepala Sekolah dan Pengawas akan mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) secara khusus di gelombang kedua, yang digelar mulai 2 Oktober 2012 mendatang ...

262 Guru Di Wonogiri Tak Bisa Ikuti UKG - Solopos
www.solopos.com/2012/.../262-guru-di-wonogiri-tak-bisa-ikuti-ukg-...
– Hal itu diungkapkan Ketua Panitia UKG Wonogiri, Tunggal Widodo, saat dihubungi Solopos.com, Jumat (5/10/2012). “Untuk tahap dua, kami ...

Ukg Oktober 2012 | BagusKurniawan.com
baguskurniawan.com/label/ukg-oktober-2012/
– Kali ini Bagus akan membagikan info tentang Ujian UKG Guru SMK dan SD Diundur Oktober 2012. Seperti yang kita ketahui bahwa ujian UKG ...

JADWAL UKG 2012 TAHAP 2 Menurut www.ukg.kemdikbud.go.id ...
milanistaindonesia.blogspot.com › Pendidikan
– Berikut ini saya berikan informasi JADWAL UKG 2012 TAHAP 2 Menurut ... 2, KABUPATEN SUKABUMI, 2 - 6 OKTOBER 2012. 3, KABUPATEN ...

Soal UKG Kepsek Oktober 2012
www.ujikompetensionline.com/2012/09/soal-ukg-kepsek.html
– Soal UKG Kepsek 2012 Okober 2012 – Sahabat UKO, Pada ... Dijadwalkan, bahwa pada tanggal 1 – 6 Oktober 2012, Giliran Kepala sekolah ...

UKG Online: Jadwal UKG Tahap II Kab/Kota Jawa Timur
siapukg.blogspot.com/2012/.../jaswal-ukg-tahap-ii-kabkota-jawa-tim...
– Berikut jadwal UKG tahap II dari 38 kab/kota di Jawa Timur. Jadwal ... 16 S.D 22 OKTOBER 2012 DAN 23 S.D 29 OKTOBER 2012. 18. KAB.

Detail: Berita Terbaru : Ujian UKG Guru SMK dan SD Diundur Oktober 2012

0 SnowFox Total Video Converter 2.9.2.0 Full Patch

SnowFox Total Video Converter 2.9.2.0 Full Patch (18Mb)

SnowFox Total Video Converter is an easy-to-use video converter software with

Detail: SnowFox Total Video Converter 2.9.2.0 Full Patch

0 Oh My God,,,,,,,,, : Wildfires burn 1.4 million acres across 12 states

As a legion of firefighters battle the stubborn Wallow Fire in east central Arizona and west central New Mexico, colleagues in 10 other U.S. states also have their hands full with dozens more wildfires.

The Wallow fire is just one of 53 large uncontained wildfires burning in the United States, from Alaska to Florida, according to the National Interagency Coordination Center. All told, the fires have burned 2,166 square miles or 1.4 million acres -- nearly the size of Delaware.

About 10,400 firefighters are involved in efforts to contain the fires, with more than 7,000 of them in Arizona and New Mexico, where fires have burned 853,518 acres, according to the center.

The largest of the fires continues to be the Wallow Fire, which has burned 527,774 acres so far, the fire's incident command team announced Tuesday, and is about 58% contained.
Wildfires burn in North Carolina

Detail: Oh My God,,,,,,,,, : Wildfires burn 1.4 million acres across 12 states

0 Obama to Afghanistan troop pullout

President Barack Obama will deliver a highly anticipated speech Wednesday evening about troop withdrawals from Afghanistan.

The address is scheduled for 8 p.m. ET.

On Tuesday, an administration official told CNN that Obama will announce this week that 30,000 U.S. "surge" forces will be fully withdrawn from Afghanistan by the end of 2012.

Members of Congress are being informed that 10,000 troops will be withdrawn by the end of this year, followed by another 20,000 next year, a congressional source said.

Detail: Obama to Afghanistan troop pullout

0 PPDI : PPDI Akan Hadir di Pembahasan RUU Desa

Logo Kebesaran PPDI

WARUREJA (15 Juni 2011). Rencananya bulan Juli mendatang, perwakilan PPDI Kabupaten Tegal bakal meluncur ke Jakarta untuk mengikuti pembahasan PP 72 2005 tentang desa.
Pernyataan ini mencuat ketika PPDI Kecamatan Warureja menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang kesekian kalinya, di pendopo Balai Desa Sukareja, Selasa (14/6) pukul 13.00 WIB. Hadir dalam acara itu, Ketua Umum PPDI Nasional Ubaidi Rosidi SH, Ketua PPDI Kabupaten Tegal Dikrun Diantoro, Camat Warureja Moh Natsir beserta jajarannya, Pembina PPDI Kabupaten Tegal, serta seluruh perangkat desa se kecamatan setempat.
Wakil Ketua PPDI Kecamatan Warureja, Kalsum GK mengatakan, upaya

Detail: PPDI : PPDI Akan Hadir di Pembahasan RUU Desa

0 Bukan RUU Desa yang dikirim ke DPR tapi hanya konsep RUU Desa

Foto : Tanribali Lamoe

JAKARTA--MICOM: Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tanribali Lamoe mengklarifikasi bahwa RUU tentang Desa belum diserahkan ke DPR.

"Kami tadi hanya memberikan konsep RUU Desa kepada Parade Nusantara untuk dibawa ke DPR dan berdialog di sana. Bukan RUU Desanya." Tegas Tanri saat di temui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/6).

Menurut Tanri, RUU Desa baru bisa di sahkan ketika RUU Induknya sudah dibuat. "Tidak bisa lompati dua RUU yaitu RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Pemilu Kada. Dua RUU itu harus diselesaikan dulu baru RUU Desa bisa dibuat." Ujarnya.

Sebelumnya, Senin (20/6) pagi, puluhan ribu perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemendagri dan berlanjut ke Gedung DPR.

Mereka mendesak Mendagri untuk segera memberikan RUU Desa ke DPR agar bisa disahkan. Mereka menuntut dalam RUU Desa itu pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 10% dari APBN untuk pembangunan desa.

Selain RUU Desa, Parade Nusantara juga mengajukan tuntutan terkait Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Mereka menghendaki UU Keistimewaan mengatur tentang penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Paku Alam bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Yogyakarta. (OL-8)



sumber : media indonesia

Detail: Bukan RUU Desa yang dikirim ke DPR tapi hanya konsep RUU Desa

0 Mojokerto Demo : Ratusan Kepala Desa se-Mojokerto Geruduk Jakarta

MOJOKERTO- Ratusan kepala desa se-Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (19/6/2011) pagi berangkat ke Jakarta. Mereka hendak berunjuk rasa ke DPR Senin besok.

Demo Kepala Desa Mojokerto

Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat se-Kabupaten Mojokerto ini akan ikut serta bersama ribuan kepala desa lainnya menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Desa.

Sebelum berangkat, ratusan kepala desa berkumpul di pendopo Kantor Pemkab Mojokerto dan berangkat menggunakan enam bus. Mereka dilepas Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Susanto.

Selain mendesak pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Desa, mereka juga menuntut realisasi anggaran 10 persen dari APBN untuk dialokasikan bagi pemerintahan desa.

Rencananya para kepala desa tersebut akan berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, dan bergabung dengan ribuan kepala desa lainnya.

Para kepala desa bertekad tetap bertahan di Jakarta hingga tuntutan pengesahan undang-undang desa dipenuhi. Jika tidak, mereka mengancam akan melanjutkan aksi di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor.

Sumber :  news.okezone

Detail: Mojokerto Demo : Ratusan Kepala Desa se-Mojokerto Geruduk Jakarta

0 Hasil demo Kepala Desa yang tergabung (PARADE NUSANTARA) 20 JUNI 2011

JAKARTA – DM : Sejumlah perwakilan kepala desa yang berunjuk rasa menuntut pengesahan Rancangan Undang-undang Kepala Desa, akhirnya diterima perwakilan Menteri Dalam Negeri.

Perwakilan Parade Nusantara, termasuk Ketua Umum Parade Sudir Santoso, diterima perwakilan Mendagri, yakni Dirjen Kesbangpol Tanri Barilamo dan Dirjen PMD Ayit Mufiqs.

Tanri mengatakan, salah satu tuntutan yang paling krusial dari para kepala desa adalah soal masa jabatan. Mereka menginginkan, masa jabatan mereka diperpanjang hingga 8 sampai 10 tahun. “Kita akan konsultasi dengan Baleg DPR dulu,” kata Tanri

Detail: Hasil demo Kepala Desa yang tergabung (PARADE NUSANTARA) 20 JUNI 2011

0 RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

Dan bagi rekan Perangkat Desa Indonesia yang belum memiliki RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI, hasil Lokakarya Nasional PPDI Pusat di Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat, inilah link download-nya :

                                                          

LOGO PPDI

                                                                                DOWNLOAD :

                                                                                     disini






http://web.ppdi.or.id/

Detail: RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

0 Perangkat Desa Harus Jadi PNS,,Demi Rakyat Desa Sejahtera,

Purbalingga __ Mengapa perangkat desa harus diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ? Demikian pernyataan yang terlontar dari Ubaidi Rosyidi selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dalam sambutannya pada acara Silaturahmi dan Serap Aspirasi Wakil Ketua DPR RI Ir. H. Taufik Kurniawan, MM dengan Perangkat Desa Se-Kabupaten Purbalingga, Sabtu (28/5). Selanjutnya dikatakan oleh Pak Ubed, demikian panggilan akrabnya bahwa perangkat desa selama ini sangat komit, mengerti akan ketertinggalan di desanya masing-masing. Perangkat desa mampu melaksanakan tugas lintas sektoral dari kementerian-kementerian yang ada di Indonesia sehingga sangat diperlukan pola terobosan menuju paradigma baru.

Ubaidi Rosyidi, SH

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko, Ketua DPRD Tasdik, Pembina PPDI Pusat H. Ali Masykur, Paguyuban Kepala Desa, Forsekdesi dan ribuan perangkat desa se-Kabupaten Purbalingga itu Pak Ubed selanjutnya mengatakan, bahwa berkenaan dengan undang-undang tentang desa diharapkan ada satu konfigurasi yang seimbang antara konfigurasi hukum, politik, sosial kultural dan sosial ekonomi. Saat dilihat kedalaman dari materi perundang-undangan di desa hanya mengatur soal kedudukan dan kewenangan tetapi konsep bagaimana kita melaksanakan pekerjaan dan bagaimana kita mendapatkan hak adalah sesuatu hal yang belum diatur secara utuh. “ Peraturan perundang-undangan yang baru harus bisa menjadi pengayom dalam melaksanakan tugas alat negara,” tandasnya berapi-api.
Berdasarkan UU No.33/2004, lanjut Pak Ubed, dana yang masuk ke level terendah adalah di kabupaten dan dari perundangan yang ada yang melakukan segala hal yang menyangkut pembangunan antara lain di pedesaan penggunanya adalah PNS. “Sehingga apabila perangkat desa masih saja menyandang status yang diskriminatif seperti ini jelas tidak akan nyambung, sehingga pemerintah diharapkan tidak usah mengubah undang-undang yang lain cukup melahirkan undang-undang baru yang di dalam ketentuannya dimasukkan klausul perangkat desa diangkat menjadi PNS” tandasnya.  Selanjutnya dikatakan oleh Pak Ubed, pemerintah harus melakukan pengkajian yang kemudian perangkat desa dijadikan pioner-pioner pembangunan di desa sehingga akan terlihat bahwa kalau desa maju maka wilayah pemerintahan di tingkatan atasnyapun akan ikut maju yang implikasinya negara Republik Indonesia akan ikut maju karena barometernya adalah desa. Sehingga perangkat desa diangkat menjadi PNS adalah bukan hal yang tidak mendasar.
Selanjutnya Pak Ubed memaparkan bahwa, dalam proses Prolegnas yang sedang berjalan dan juga lob-lobi politik kepada Mendagri serta Menkeu yang saat sekarang baru mengalokasikan Rp. 1,7 T dan PPDI meminta Rp. 2,3 T dalam skala nasional sehingga diharapkan perangkat desa dapat diangkat menjadi PNS dalam jangka waktu 5 tahun secara bertahap.
Yang terakhir Pak Ubed mengajak kepada seluruh perangkat desa yang masih “tertidur” agar segera bangun karena dalam waktu dekat sangat dibutuhkan pengawalan-pengawalan dari proses yang sedang berjalan menyangkut undang-undang tentang desa seperti perencanaan, persiapan, pengkajian masalah dan perumusan yang sebentar lagi akan dibahas di DPR RI dan kita harus selalu mengikuti perkembangannya. “PERANGKAT DESA PNS, RAKYAT SEJAHTERA” (PPDI NEW’s)

Detail: Perangkat Desa Harus Jadi PNS,,Demi Rakyat Desa Sejahtera,

0 PPDI STOP PRESS : Aksi 20 JuniI 2011 Bukan Agenda PPDI…!!!

PURBALINGGA (Minggu,12/6)_Menanggapi maraknya pemberitaan akan adanya aksi audiensi tanggal 20 Juni 2011 ke Kemendagri yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi massa yang mengatasnamakan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka menuntut segera disahkannya draft RUU Tentang Desa oleh DPR RI,Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI)Ubaidi Rosyidi,SH saat ditemui Pusinfo usai memimpin rapat persiapan pelaksanaan Rakor Gabungan PPDI Banyumas dan Cilacap di Purbalingga  kemarin menegaskan bahwa aksi audiensi 20/6 tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan PPDI.

Ubaidi Rosyidi, SH.

Dikatakan Ubaidi Rosyidi,SH bahwa PPDI beserta anggotanya yang militan yang tersebar di seluruh tanah air sangat menghargai dan menghormati akan semua proses atau tahapan yang sedang berlangsung tentang draft RUU Tentang Desa yang saat sekarang ini sedang memasuki tahap harmonisasi di Kemenhukham. “Tahapan-tahapan yang sedang berjalan itu tetap kami pantau dan selalu kami kawal karena kami juga punya kepentingan di dalamnya, sehingga sampai dengan saat ini kami tidak pernah mengagendakan aksi massa dalam rangka audiensi ke Kemendagri,” terang Ubaidi Rosyidi, SH.

Detail: PPDI STOP PRESS : Aksi 20 JuniI 2011 Bukan Agenda PPDI…!!!

0 RUU tentang desa : tentang RUU desa

Tentang RUU desa

Pergeseran agenda Prolegnas 2010 yang memasukkan pembahasan RUU tentang Desa bisa jadi merupakan buah demonstrasi perangkat desa akhir Februari 2010 di depan gedung DPR, Jakarta. Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara atau Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara saat itu mendesak percepatan pembahasan RUU tentang Desa yang semula masuk Prolegnas 2011. Demonstrasi ribuan perangkat desa sudah berlangsung beberapa kali sejak 2007. Namun, janji DPR ini perlu dikritisi, mengingat polemik pengaturan tentang desa belum sepenuhnya terselesaikan. Sebab, saat ini ada dua RUU terkait desa yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Yaitu, RUU tentang Desa dan RUU tentang Pembangunan Pedesaan. RUU tentang Desa yang satu merupakan hasil penyusunan eksekutif (Kemendagri) yang digarap tiga tahun terakhir ini. Substansinya lebih banyak menyoroti kedudukan serta kewenangan desa dalam tata pemerintahan di Indonesia. Sementara itu, RUU tentang Pembangunan Pedesaan merupakan inisiatif DPR periode 2004-2009 yang belum dituntaskan. Salah satu substansinya adalah alokasi dana 20

Detail: RUU tentang desa : tentang RUU desa

0 DPD-RI Berkunjung ke Malaysia Tentang RUU Desa

Pada tanggal 23 Mei 2011, KBRI Kuala Lumpur kembali menerima kunjungan delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, setelah pada bulan April yang lalu menerima kunjungan Ketua DPD yang melakukan kunjungan ke Parlimen Malaysia serta hadir dalam peluncuran buku Tun Ahmad Sarji.

DPD-RI

Delegasi DPD kali ini yang terdiri atas wakil DPD Propinsi Jawa Barat (Bpk Amang Syafrudin), DPD Propinsi NAD (Bpk. HT BAchrum Manyak), DPD Propinsi Jambi (Dra Hj Juniwati T. Masjchun Sofwan), DPD Propinsi Jawa Timur (Cpk. Wasis SH) dan DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat (Bpk. Prof. Dr Farouk Muhamad), berkunjung ke Malaysia dalam rangka studi banding terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa.

Wakil Duta Besar RI, Mulya Wirana dalam sambutannya menyampaikan harapan kiranya kunjungan para wakil DPD dapat mendapatkan manfaat yang positif, serta mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan di Aula Hassanuddin KBRI Kuala Lumpur antara masyarakat Indonesia, pelajar dan mahasiswa Indonesia di Kuala Lumpur tersebut; para anggota DPD memberikan paparan singkat mengenai perkembangan penyusunan RUU tentang Desa, yang murni merupakan inisiatif dari DPD sendiri. Dijelaskan pula bahwa pemilihan kunjungan ke Malaysia pun dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama kedekatan hubungan budaya dan historis antara Malaysia dan Indonesia.

Detail: DPD-RI Berkunjung ke Malaysia Tentang RUU Desa

0 Terancam Di Pecat 10 Anggota DPR

Gedung DPR

Sebanyak sepuluh wakil rakyat terancam akan mendapatkan sanksi berat termasuk diberhentikan dari anggota DPR karena terlibat berbagai kasus. "Minggu depan akan ada keputusannya, ada sepuluh anggota DPR. Hasil pemeriksaan BK tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna" ujar Wakil Badan Kehormatan (BK) DPR, Nudirman Munir di gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/5)

Detail: Terancam Di Pecat 10 Anggota DPR

0 pemkab pati : Pemkab Pati Segera Uji Publik Tenaga Honorer

Bulan ini Pemerintah Kabupaten Pati, akan melakukan uji public tenaga honorer dilingkungan Setkab Pati. Uji public dan verifikasi itu, agar masyarakat berkesempatan untuk memberikan tanggapan, terhadap hasil pendataan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Pati.

Meski belum menyebutkan kepastian tanggalnya, yang pasti Pemkab Pati dalam hal ini BKD, akan tetap menguji publikkan tenaga honorer hasil verifikasi. Namun kegiatan uji public ini, akan berlangsung bulan Oktober ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang juga Plt Sekda Pati, Haryanto SH MM kepada PAS Pati mengatakan, pihaknya melakukan uji publik hasil verifikasi tenaga honorer daerah ini, agar masyarakat dapat memberi tanggapan, bila terdapat kesalahan.

Selain itu, uji public ini sebagai upaya transparansi serta untuk menghindari adanya dugaan kecurangan pada penerimaan tenaga honorer di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Pati.

“Data tenaga honorer tahun 2010 yang telah masuk sekitar 900 orang. Data itu, didapatkan dari laporan setiap SKPD di lingkungan Pemkab Pati.”, ujar Plt Sekda Pati, Haryanto SH MM.

Sementara itu, sebelum melakukan uji publik, ungkap Haryanto SH MM, BKD terlebih dulu menyebarkan surat edaran ke setiap SKPD. Hasil verifikasi yang baru selesai tersebut, Kebanyakan tenaga honorer tahun ini, guru dan tenaga kesehatan.

“Pasalnya, jumlah kedua tenaga tersebut dirasa masih sangat kurang untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Terutama guru, masih membutuhkan ribuan tenaga.”, pungkasnya.(*)

Detail: pemkab pati : Pemkab Pati Segera Uji Publik Tenaga Honorer

0 Inilah Reaksi Anggota DPD RI Terhadap RUU Tentang Desa

Semarang- Respon para anggota Dewan Perwakilan Daerah soal perjuangan PPDI ternyata diluar dugaan, tanpa pemberitaan yang berlebihan kemaren (16/05/2011)  bertempat di Ruang Sidang Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, berlangsung Uji Publik Rancangan Undang-Undang Desa kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Fak. Hukum Univ. Diponegoro.
Acara yang dibuka dengan sambutan tertulis Gubernur Jawa Tengah yang dibacakan oleh Asisten Kepala BiroTata Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah. Dalam sambutan tersebut, Gubernur menekankan bahwa RUU Desa harus mampu mengakomidir kepentingan baik itu Kepala Desa, Perangkat Desa bahkan masyarakat desa itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah “Segera sahkan RUU Tentang Desa ini menjadi UU Desa”.

revisi

Ketua Komite I DPD RI, Dani Anwar mengatakan Uji Publik RUU Tentang Desa ini secara bersamaan diselenggarakan juga di 2 tempat yang berbeda di Aceh dan di Maluku. ” 10% wilayah desa di Indonesia ada di Jawa Tengah, itulah kenapa DPD memilih Semarang menjadi tempat acara ini” imbuh beliau.
Dalam acara tersebut tampak juga sejumlah anggota DPD seperti Farouk Muhammad (NTB), Ir. Hariyani (Kalsel) Sri Kadarwati (Jabar), Sudarto (Sulsel) yang tampak bersemangat dan antusias dengan paparan tentang Desa yang disampaikan beberapa tamu undangan seperti Wabup Kab. Semarang, Ir. H. Wanardi, MM , Drs Turtiantoro, Msi. Staf Pengajar Fisip Undip, Kushandajani (Undip), dan beberapa akademisi lain dari Universitas baik negeri maupun swasta di Jawa Tengah.
“Agenda reformasi mengamanatkan bahwa otonomi harus menyentuh sampai ke tingkat desa, tetapi dalam UU 32 kenapa tidak?’ tekan Suryokotjo Adiprawiro dari RPDN (Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara) sebagai representative PPDI.” Dan jangan lupakan bahwa temen-temen PPDI telah berjuang juga dengan memberikan catatan-catatan mengenai klausal-klausal RUU Desa yang bisa mengakomidir semua elemen-elemen desa” imbuhnya.
Acara yang menarik ini merupakan proses dari penyerapan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan akademisi-akademisi yang diharapakan mampu mengakomidir semua kepentingan terhadap RUU Desa itu sendiri.” Mengabaikan Desa adalah mengabaikan juga Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini!” ujar Farouk Muhammad menutup acara Uji Publik RUU Tentang Desa.

selengkapnya baca disini

Detail: Inilah Reaksi Anggota DPD RI Terhadap RUU Tentang Desa