PONOROGO, Para Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo merasa resah dalam beberapa bulan ini. Hal ini dipicu karena hingga Kamis (7/4) tadi Pemkab Ponorogo, Jawa Timur belum mencairkan tunjangan yang menjadi hak para Kepala Desa dan Perangkat Desa.Bahkan saking jengkelnya para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPD) Ponorogo berancang-ancang akan memboikot penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini mereka kerjakan.
Ungkapan dan uneg-uneg tersebut disampaikan sebagian besar anggota PKPD yang hadir pada silaturahmi dan konsolidasi PKPD di rumah Menok Endarjati selaku Kepala Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit. Acara yang dipandu oleh Ketua PKPD Ponorogo, Nyamut Suseno berlangsung cukup memanas.
Lantaran sebagian besar para peserta mengeluhkan lambatnya pencairan tunjangan yang biasa diterimakan setiap triwulan tersebut.
“Pemkab Ponorogo harusnya secepat mungkin membagikan tunjangan yang menjadi hak para kepala desa dan perangkat desa ini,” ungkap Mahfud Arifin selaku Ketua PKPD Korcam Balong yang juga Kepala Desa Bulak, Kecamatan Balong kepada Pewarta HOKI.
Senada dengan Mahfud Arifin, Kepala Desa Bulu, Kecamatan Sambit, Sugeng juga mengeluhkan hal sama. “Seharusnya Pemkab Ponorogo lebih bijak lagi terhadap nasib para pamong desa,” pinta Sugeng.
Lebih lanjut Sugeng menjelaskan bahwa sebenarnya bukan hal yang sulit bagi Pemkab Ponorogo untuk mencairkan tunjangan pamong desa tersebut. “Jadi sebenarnya wajar jika ada wacana para kepala desa dan perangkat desa memboikot penarikan PBB atau Pajak yang selama ini kita jalankan,” bebernya.
Sementara itu Nyamut Suseno selaku ketua PKPD Ponorogo menanggapi semua keluhan para anggota PKPD Ponorogo tersebut. “Kita sudah mengadukan keluhan teman-teman PKPD ini kepada Bupati Ponorogo tetapi oleh beliau (bupati) suruh menunggu,” ujar Nyamut Suseno.
Bahkan, ia bersama beberapa pengurus PKPD Kabupaten Ponorogo lainnya juga sudah mengusulkan adanya peremajaan Motor Dinas (Motdin) bagi para Kepala Desa. “Mengingat motor dinas yang kita pakai saat ini sudah tidak layak jalan lagi,” imbuh Kepala Desa Crabak, Kecamatan Slahung ini.
Saat itu, menurut Bupati Amin seperti ditirukan Nyamut Suseno, pihak Pemkab Ponorogo akan mempertimbangkan dan meninjau kembali pencairan tunjangan dan peremajaan Motor Dinas yang dimaksud.
“Kita doa’ kan saja Pemkab Ponorogo cepat sadar dan segera membagikan tunjangan yang menjadi hak kita dan mudah-mudahan segera direalisasikan, bahkan kalau bisa ada kenaikan tunjangan kita ini,” harapnya Mantan Cawabup pasangan Supriyanto pada Pemilukada Ponorogo lalu sangat berharap para kepala desa dan perangkat desa bersabar dulu. “Jangan sampai kita berbuat yang dapat merugikan masyarakat banyak karena hak-hak kita belum dicairkan oleh Pemkab Ponorogo,” pintanya kepada Pewarta HOKI.
Pada kesempatan tersebut sebenarnya para anggota PKPD Kabupaten Ponorogo menunggu kedatangan Kepala Bapemas, Najib Susilo.
“Tapi hingga rapat berakhir beliau (Najib Susilo) tak kunjung datang, sebenarnya kami ingin menerima penjelasan beliau langsung, bagaimana maunya Pemkab Ponorogo,” timpal Suyoto, Ketua Korcam Jambon yang juga Kepala Desa Sendang, kecamatan Jambon ini. (Muh Nurcholis)
Sumber : KabarIndonesia
Gambar : suararembang
